BAB 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

BAB 3

SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

Pendahuluan

Memahami sintesis Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks historis peradaban Nusantara itu sendiri. Nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah yang kelak menjadi inti Pancasila bukanlah konsep yang diimpor secara tiba-tiba pada 1945, melainkan hasil pergumulan panjang antara tradisi adat lokal, nilai-nilai Islam yang masuk sejak abad ke-13, serta dinamika kesadaran kebangsaan pada awal abad ke-20. Bab ini menelusuri akar historis tersebut untuk menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila, jauh sebelum dirumuskan secara formal, telah lama dijiwai oleh nilai-nilai Islam yang telah mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Nusantara.

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

1. Sistem Ekonomi Nusantara Pra-Islam

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis pada komunitas adat (adat community), dengan ciri utama kepemilikan tanah komunal (ulayat), sistem tolong-menolong dalam bercocok tanam, dan jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Van Vollenhoven dalam kajian klasiknya tentang hukum adat (Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië, 1918–1933) mencatat bahwa hampir seluruh wilayah Nusantara memiliki konsep kepemilikan tanah yang bersifat komunal-individual (communaal-individueel bezit), di mana hak individu atas tanah senantiasa dibatasi oleh kepentingan dan persetujuan komunitas (hak ulayat).

Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan (1974) menjelaskan bahwa sistem gotong royong telah menjadi pranata sosial-ekonomi yang mengakar kuat dalam masyarakat agraris Nusantara jauh sebelum masuknya pengaruh asing, terwujud dalam praktik seperti sambatan (Jawa), mapalus (Minahasa), subak (Bali), dan berbagai bentuk kerja sama komunal lainnya di seluruh penjuru Nusantara.

2. Masuknya Islam dan Transformasi Ekonomi Nusantara

Islam masuk ke Nusantara sejak sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, terutama melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan Gujarat, Persia, dan Arab. Azyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (1994) menjelaskan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berjalan beriringan dengan aktivitas perdagangan, sehingga pusat-pusat ekonomi seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, Banten, dan Gresik sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam.

Yang menarik, proses islamisasi ini tidak menghapuskan tradisi adat setempat, melainkan berlangsung secara akulturatif. Konsep-konsep ekonomi Islam seperti ta'awun (tolong-menolong), larangan riba, dan kejujuran dalam berdagang berpadu secara harmonis dengan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah yang telah ada sebelumnya. Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya (1990) menyebut fenomena ini sebagai proses akulturasi yang menghasilkan sintesis budaya khas Nusantara—bukan sekadar penerimaan pasif terhadap ajaran asing, melainkan pengolahan kreatif yang menghasilkan wajah Islam yang khas Nusantara (kerap disebut "Islam Nusantara").

3. Kesultanan sebagai Model Ekonomi Islam-Adat

Kesultanan-kesultanan Nusantara, seperti Kesultanan Demak, Aceh Darussalam, Banten, dan Mataram Islam, mengembangkan sistem ekonomi yang memadukan hukum Islam (terutama fikih muamalah) dengan hukum adat setempat. Denys Lombard mencatat bahwa Kesultanan Aceh pada masa kejayaannya (abad ke-16–17) menerapkan sistem perdagangan yang diatur berdasarkan hukum Islam, termasuk pengaturan pasar (hisbah), pajak perdagangan yang sesuai syariah, dan larangan riba dalam transaksi pelabuhan.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

1. Gotong Royong sebagai Pranata Sosial-Ekonomi Asli Nusantara

Gotong royong merupakan salah satu nilai budaya paling khas Nusantara, yang oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 disebut sebagai "perasan" dari seluruh sila Pancasila. Koentjaraningrat mengklasifikasikan gotong royong ke dalam dua jenis: gotong royong tolong-menolong (bersifat spontan dan resiprokal, misalnya membantu tetangga yang menikah atau berduka) dan gotong royong kerja bakti (bersifat wajib dan terorganisasi oleh komunitas, misalnya membangun fasilitas umum desa).

Dalam konteks ekonomi, gotong royong terwujud dalam berbagai pranata seperti sistem arisan, lumbung desa (sistem tabungan pangan komunal), dan sistem bagi hasil pertanian yang berbasis kekeluargaan (seperti paroan di Jawa).

2. Konsep Ta'awun dalam Islam

Islam memiliki konsep yang secara substansial sangat dekat dengan gotong royong, yaitu ta'awun (tolong-menolong), yang bersumber dari QS. Al-Ma'idah ayat 2: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." Konsep ta'awun ini diperkuat oleh berbagai hadis Nabi SAW, di antaranya hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.

Dalam fikih muamalah, prinsip ta'awun ini melahirkan berbagai skema akad kerja sama ekonomi, seperti:

Syirkah (kemitraan usaha) — kerja sama modal dan/atau keahlian antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati bersama.

Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) — pinjaman tanpa bunga yang diberikan atas dasar tolong-menolong, bukan motif keuntungan.

Takaful (asuransi/jaminan bersama) — konsep saling menanggung risiko di antara sesama peserta, berbeda dari asuransi konvensional yang berbasis transfer risiko komersial.

M. Nejatullah Siddiqi dalam Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law (1985) menjelaskan bahwa seluruh skema kerja sama ekonomi dalam fikih muamalah pada dasarnya berakar dari semangat ta'awun ini—suatu prinsip yang secara filosofis identik dengan gotong royong Nusantara, meskipun berkembang dari tradisi tekstual yang berbeda.

3. Sintesis: Gotong Royong sebagai Ta'awun yang Terindigenisasi

Nurcholish Madjid dalam Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (1987) menjelaskan bahwa gotong royong dapat dipahami sebagai bentuk indigenisasi (pempribumian) dari nilai ta'awun Islam yang berpadu dengan tradisi asli Nusantara. Menurutnya, tidak ada pertentangan mendasar antara keduanya karena keduanya sama-sama menolak individualisme ekstrem dan menekankan tanggung jawab sosial kolektif sebagai basis kehidupan ekonomi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu argumen kuat mengapa sila ketiga dan semangat kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim tanpa mengalami pertentangan ideologis yang berarti.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

1. Kolonialisme dan Eksploitasi Ekonomi

Sistem ekonomi kolonial Belanda, khususnya melalui kebijakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel, 1830–1870) dan kemudian politik ekonomi liberal, menempatkan penduduk pribumi sebagai objek eksploitasi ekonomi. Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900 (1987) menjelaskan bahwa sistem kolonial menciptakan struktur ekonomi dualistik (dual economy, istilah yang dipopulerkan J.H. Boeke dalam Economics and Economic Policy of Dual Societies, 1953)—di mana sektor modern yang dikuasai modal asing berkembang pesat, sementara sektor tradisional milik pribumi terus terpinggirkan.

2. Kebangkitan Kesadaran Ekonomi Kebangsaan

Kondisi eksploitatif ini melahirkan kesadaran kolektif untuk membangun kekuatan ekonomi pribumi sebagai bagian dari perjuangan kebangsaan. Pergerakan yang lahir sejak 1908 (Kebangkitan Nasional, ditandai berdirinya Boedi Oetomo) tidak semata berkarakter politik, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat—terutama diwujudkan melalui berdirinya Sarekat Dagang Islam pada 1905 di Solo oleh Haji Samanhoedi, yang bertujuan memperkuat posisi pedagang pribumi Muslim menghadapi dominasi pedagang Tionghoa dan Eropa dalam perdagangan batik.

Robert Van Niel dalam The Emergence of the Modern Indonesian Elite (1960) menjelaskan bahwa gerakan-gerakan awal kebangkitan nasional Indonesia memiliki akar ganda: kesadaran keagamaan (Islam) dan kesadaran kebangsaan yang saling menguatkan, bukan berjalan secara terpisah.

3. Warisan Nilai Ekonomi Islam dalam Perumusan Dasar Negara

Pengalaman historis inilah yang kelak turut memengaruhi para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar-dasar ekonomi negara merdeka. Mohammad Hatta, yang tumbuh dalam lingkungan keluarga Muslim taat di Minangkabau dan aktif dalam organisasi pergerakan, secara eksplisit menyebut pengaruh ajaran Islam—khususnya nilai keadilan dan larangan riba—sebagai salah satu sumber inspirasinya dalam merumuskan konsep koperasi dan Pasal 33 UUD 1945. Deliar Noer dalam Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942 (1980) mencatat bahwa hampir seluruh tokoh pergerakan nasional dari kalangan Islam—termasuk H.O.S. Tjokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Hasyim Asy'ari—memandang perjuangan ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

1. Tauhid sebagai Spirit Perlawanan terhadap Kolonialisme

Kebangkitan Nasional 1908 tidak dapat dilepaskan dari spirit keagamaan yang mendasarinya. Bagi banyak tokoh pergerakan Muslim, penjajahan dipandang bukan semata persoalan politik-ekonomi, tetapi juga persoalan teologis: penindasan manusia oleh manusia lain bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak atas ketundukan mutlak manusia (uluhiyyah), sehingga penghambaan manusia kepada sistem kolonial yang zalim merupakan bentuk kezaliman yang harus dilawan.

H.O.S. Tjokroaminoto dalam Islam dan Sosialisme (1924) menegaskan bahwa ajaran Islam, jika dipahami secara autentik, sesungguhnya mengandung semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan—baik penindasan ekonomi maupun politik—yang sejalan dengan cita-cita persamaan derajat manusia di hadapan Allah (tauhid). Pemikiran ini menjadi salah satu inspirasi penting bagi lahirnya kesadaran pergerakan nasional yang memadukan semangat keislaman dan kebangsaan secara organik.

2. Kebersamaan sebagai Prasyarat Kemerdekaan Ekonomi

Kesadaran akan pentingnya kebersamaan (bukan perjuangan individual) untuk melawan dominasi ekonomi kolonial tercermin kuat dalam strategi organisasi pergerakan pada masa itu, yang secara konsisten mengorganisasi kekuatan ekonomi rakyat secara kolektif—baik melalui serikat dagang, koperasi, maupun lembaga filantropi Islam. Prinsip ini kemudian diwariskan dan diformalkan dalam konsepsi koperasi Mohammad Hatta sebagai "soko guru perekonomian nasional" pasca-kemerdekaan.

3. Titik Temu Tauhid dan Nasionalisme Ekonomi

Bahtiar Effendy dalam Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (1998) menjelaskan bahwa pergumulan antara nilai tauhid dan kesadaran kebangsaan pada masa pergerakan nasional menghasilkan sintesis yang unik: nasionalisme Indonesia tidak dibangun di atas basis sekularisme murni (berbeda dari nasionalisme Turki di bawah Kemal Attaturk misalnya), melainkan tetap mengakomodasi nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral-spiritualnya—suatu warisan yang kelak mengkristal dalam rumusan sila pertama Pancasila.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

1. Sarekat Dagang Islam (1905) dan Sarekat Islam (1912)

Sarekat Dagang Islam (SDI), didirikan oleh Haji Samanhoedi di Solo pada 1905, merupakan organisasi ekonomi pribumi Muslim pertama yang terorganisasi secara modern, dengan tujuan awal melindungi kepentingan ekonomi pedagang batik pribumi dari persaingan tidak sehat dengan pedagang Tionghoa yang saat itu mendapat proteksi kebijakan kolonial. Pada 1912, organisasi ini bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, yang memperluas cakupan perjuangannya dari sekadar isu ekonomi dagang menjadi gerakan sosial-politik yang lebih luas, namun tetap mempertahankan concern terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sartono Kartodirdjo mencatat bahwa SI merupakan organisasi massa pertama di Hindia Belanda yang berhasil memobilisasi dukungan rakyat secara luas lintas daerah, menjadikannya cikal bakal penting bagi kesadaran ekonomi-politik kolektif bangsa Indonesia.

2. Muhammadiyah (1912) dan Etos Kerja Ekonomi

Muhammadiyah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912, meskipun secara formal merupakan organisasi dakwah dan pendidikan, memiliki kontribusi ekonomi yang sangat signifikan melalui pengembangan etos kerja modern, kewirausahaan, dan filantropi Islam yang terlembaga (seperti amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan). Mitsuo Nakamura dalam The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement (1983) menjelaskan bahwa Muhammadiyah mengembangkan apa yang disebutnya sebagai "etika Protestan versi Islam Jawa"—merujuk pada tesis Max Weber tentang etika Protestan dan spirit kapitalisme—yaitu etos kerja keras, kedisiplinan, dan kewirausahaan yang dilandasi semangat keagamaan (religiously-driven entrepreneurship).

Kontribusi ekonomi Muhammadiyah semakin nyata melalui pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (seperti BMT/Baitul Maal wat Tamwil) dan amal usaha ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan berbasis Islam terbesar di Indonesia.

3. Nahdlatul Ulama (1926) dan Ekonomi Pesantren

Nahdlatul Ulama (NU), didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 1926, mengembangkan model ekonomi kerakyatan yang berbasis pada jaringan pesantren dan komunitas santri di pedesaan. Martin van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1994) menjelaskan bahwa pesantren-pesantren NU secara historis berfungsi sebagai pusat ekonomi lokal yang mengembangkan sistem pertanian, perdagangan, dan filantropi (zakat, infak, sedekah, wakaf) yang berbasis komunitas—suatu model ekonomi kerakyatan yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisi Islam Nusantara (fikih mazhab Syafi'i) yang dipadukan dengan kearifan lokal.

NU, melalui lembaga-lembaga ekonominya seperti Lembaga Perekonomian NU dan berbagai koperasi pesantren, turut memperkuat basis ekonomi kerakyatan di akar rumput, khususnya di kalangan petani dan masyarakat pedesaan.

4. Kontribusi Kolektif terhadap Pembentukan Ekonomi Kerakyatan Pancasila

Ketiga organisasi ini—Sarekat Dagang Islam/Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan NU—meskipun berbeda dalam corak dan strategi, memiliki kontribusi historis yang saling melengkapi dalam membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia:

Organisasi

Fokus Utama

Kontribusi terhadap Ekonomi Kerakyatan

Sarekat Dagang Islam/SI

Perlindungan pedagang pribumi

Kesadaran kolektif ekonomi-politik pertama

Muhammadiyah

Pendidikan, amal usaha, kewirausahaan

Etos kerja modern & lembaga keuangan mikro syariah

Nahdlatul Ulama

Basis pesantren dan pedesaan

Ekonomi rakyat berbasis komunitas & filantropi Islam

Ahmad Syafii Maarif dalam Islam dan Masalah Kenegaraan (1985) menegaskan bahwa kontribusi organisasi-organisasi Islam ini menjadi salah satu arus utama (mainstream) yang membentuk karakter ekonomi kerakyatan Indonesia—suatu karakter yang kelak terformalisasi dalam semangat Pasal 33 UUD 1945 dan gagasan koperasi Mohammad Hatta, sehingga secara historis-genealogis, Ekonomi Pancasila memiliki akar yang tidak dapat dipisahkan dari kontribusi peradaban dan organisasi Islam di Nusantara.

Simpulan Bab

Penelusuran historis dalam bab ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang kelak menjadi inti Ekonomi Pancasila—kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial—bukanlah konstruksi ideologis yang lahir secara instan pada 1945, melainkan hasil pergumulan panjang antara tradisi adat Nusantara, nilai-nilai Islam yang terindigenisasi sejak berabad-abad silam, serta dinamika kesadaran kebangsaan yang tumbuh sejak Kebangkitan Nasional 1908. Peran organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menjadi bukti konkret bagaimana nilai-nilai Islam turut membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia, sehingga sintesis antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam bukanlah pertemuan dua sistem asing, melainkan kelanjutan dari akar peradaban yang telah lama menyatu dalam sejarah bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Azra, A. (1994). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan.

Boeke, J. H. (1953). Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York: Institute of Pacific Relations.

Effendy, B. (1998). Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Kartodirdjo, S. (1987). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat. (1974). Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Lombard, D. (1990). Nusa Jawa: Silang Budaya (terj.). Jakarta: Gramedia & Forum Jakarta-Paris/EFEO.

Maarif, A. S. (1985). Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.

Nakamura, M. (1983). The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Noer, D. (1980). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942. Jakarta: LP3ES.

Siddiqi, M. N. (1985). Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law. Leicester: The Islamic Foundation.

Tjokroaminoto, H. O. S. (1924/2003). Islam dan Sosialisme. Yogyakarta: Bintang Pelajar.

Van Bruinessen, M. (1994). NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LKiS.

Van Niel, R. (1960). The Emergence of the Modern Indonesian Elite. The Hague: W. van Hoeve.

Van Vollenhoven, C. (1918–1933). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: E.J. Brill.

Madjid, N. (1987). Islam Kemodernan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan.

Catatan: Materi ini disusun sebagai bahan ajar/kajian akademik. Untuk keperluan penulisan skripsi, tesis, atau karya ilmiah formal, disarankan menelusuri kembali sumber-sumber primer di atas (edisi dan penerbit dapat bervariasi tergantung cetakan) serta melengkapinya dengan sumber jurnal terbaru sesuai gaya sitasi yang digunakan (APA, Chicago, atau lainnya) di institusi Anda.

Cari Blog Ini

Pancasila Ekonomi

BAB 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 11 SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

BAB 1 HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM