BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

BAB 2

LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

Pendahuluan

Jika Bab 1 membahas hakikat manusia sebagai subjek ekonomi dalam Pancasila dan Islam, maka Bab 2 ini menelusuri lebih dalam landasan nilai dan ideologis yang menopang kedua sistem tersebut. Setiap sila dalam Pancasila memiliki muatan filosofis yang, ketika ditelaah secara saksama, menunjukkan keselarasan konseptual dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam—mulai dari tauhid, keadilan ('adl), persaudaraan (ukhuwwah), musyawarah (syura), hingga distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Bab ini juga menempatkan Pancasila dalam kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki kedalaman filosofis yang sejalan dengan tujuan universal syariat Islam.

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

1. Pancasila sebagai Sistem Nilai yang Utuh

Pancasila bukanlah kumpulan lima sila yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan sistem nilai yang bersifat organis dan hierarkis-piramidal, sebagaimana dijelaskan Notonagoro dalam Pancasila Secara Ilmiah Populer (1975). Sila pertama menjiwai sila-sila berikutnya, dan sila kelima merupakan tujuan (telos) dari keseluruhan sila sebelumnya. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa keadilan sosial (sila 5) hanya dapat dicapai secara autentik apabila dilandasi oleh Ketuhanan (sila 1), dijalankan dengan menjunjung kemanusiaan (sila 2), memperkuat persatuan (sila 3), dan diputuskan secara musyawarah (sila 4).

Notonagoro menyebut Pancasila sebagai philosophische grondslag—dasar filsafat negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum dan kebijakan ekonomi nasional. Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (1987) menambahkan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip etika politik universal yang dapat dipertemukan dengan berbagai tradisi filsafat dan agama, termasuk Islam.

2. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) adalah kerangka usul fikih yang dikembangkan oleh para ulama, terutama Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, yang merumuskan lima tujuan pokok syariat (al-dharuriyyat al-khams):

Hifz al-Din — menjaga agama;

Hifz al-Nafs — menjaga jiwa;

Hifz al-'Aql — menjaga akal;

Hifz al-Nasl — menjaga keturunan;

Hifz al-Mal — menjaga harta.

Jasser Auda dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (2008) mengembangkan kerangka ini lebih lanjut dengan menambahkan dimensi hak asasi manusia dan pembangunan manusiawi (human development) sebagai bagian dari maqashid kontemporer.

3. Titik Temu Pancasila dan Maqashid Syariah

Ditelaah secara komparatif, terdapat kesejajaran yang kuat antara kelima sila Pancasila dan kelima dharuriyyat dalam maqashid syariah:

Sila Pancasila

Maqashid Syariah yang Sejalan

Keterangan

Ketuhanan YME

Hifz al-Din (menjaga agama)

Kebebasan dan perlindungan beragama

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) & Hifz al-'Aql (menjaga akal)

Penghormatan HAM, martabat manusia

Persatuan Indonesia

Hifz al-Nasl (menjaga keturunan/generasi)

Keberlangsungan bangsa lintas generasi

Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan

— (proses ijtihad kolektif)

Musyawarah sejalan dengan syura

Keadilan sosial

Hifz al-Mal (menjaga harta)

Distribusi kekayaan yang adil

Muhammad Tahir Azhary dalam Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam (1992) menegaskan bahwa Pancasila dapat dipahami sebagai dustur (konstitusi) yang meskipun tidak identik dengan syariat, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah, bahkan dalam banyak hal mengakomodasi kepentingan-kepentingan pokok (dharuriyyat) yang sama.

B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

1. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sumber Moral Ekonomi

Sila pertama menegaskan bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui eksistensi Tuhan sebagai landasan moral tertinggi. Dalam konteks ekonomi, hal ini berimplikasi pada penolakan terhadap sekularisasi ekonomi yang memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai spiritual dan moral. Sri-Edi Swasono menyebut Ekonomi Pancasila sebagai ekonomi yang "religius," di mana etika bisnis, kejujuran, dan tanggung jawab moral menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi.

2. Konsep Tauhid dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, tauhid tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang sangat konkret, terutama pada konsep kepemilikan (milkiyyah). Prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah bahwa kepemilikan mutlak (al-milkiyyah al-haqiqiyyah) hanya milik Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284 dan Surah Ali 'Imran ayat 189 yang menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah.

Manusia hanya memiliki hak kepemilikan yang bersifat istikhlaf (perwakilan/amanah), bukan kepemilikan hakiki. Implikasi dari konsep ini menurut Monzer Kahf dalam The Islamic Economy (1978) adalah:

Pembatasan cara memperoleh harta — harta hanya boleh diperoleh melalui cara yang halal (bekerja, berdagang, waris, hibah), bukan melalui riba, judi (maysir), atau ketidakpastian berlebihan (gharar).

Pembatasan cara menggunakan harta — harta harus digunakan sesuai kehendak Pemilik hakiki, yakni untuk kemaslahatan, bukan kemubaziran (israf) atau kesombongan.

Adanya hak orang lain dalam harta pribadi — sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 19, dalam harta orang kaya terdapat hak bagi peminta-minta dan orang yang tidak meminta (fakir-miskin yang menahan diri).

3. Perbandingan dengan Konsep Kepemilikan dalam Hukum Positif Indonesia

Menariknya, semangat "kepemilikan bukan mutlak" ini juga tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat—bukan untuk kepentingan individu atau korporasi semata. Bagir Manan dalam Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (2001) menjelaskan bahwa konsep "hak menguasai negara" (staatsexploitatie) dalam UUD 1945 bukanlah kepemilikan negara dalam pengertian privat (staatseigendom), melainkan otoritas pengaturan demi kepentingan publik—suatu prinsip yang paralel dengan gagasan istikhlaf dalam Islam: negara (sebagaimana manusia dalam pandangan Islam) adalah pengelola amanah, bukan pemilik mutlak.

4. Sintesis: Tauhid Ekonomi sebagai Penjabaran Sila Pertama

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama, ketika dielaborasi lebih jauh melalui konsep tauhid ekonomi Islam, menghasilkan prinsip bahwa kepemilikan manusia atas harta bersifat relatif dan fungsional, bukan absolut. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh pembatasan dan kewajiban distributif dalam ekonomi—baik zakat dalam Islam, maupun pengaturan sumber daya alam oleh negara dalam Pancasila.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity) dan tuntutan akan keadilan serta keberadaban dalam relasi antarmanusia. Dalam konteks ekonomi, sila ini melahirkan tuntutan agar aktivitas ekonomi tidak boleh mengeksploitasi manusia lain, tidak boleh merendahkan martabat pekerja, dan harus memperlakukan setiap pelaku ekonomi secara adil dan manusiawi.

2. Konsep 'Adl dalam Al-Qur'an dan Ekonomi Islam

Konsep keadilan ('adl) merupakan salah satu nilai paling sentral dalam Islam, disebutkan lebih dari 28 kali dalam berbagai bentuk kata di dalam Al-Qur'an. Surah An-Nahl ayat 90 secara eksplisit memerintahkan berlaku adil (al-'adl) dan berbuat kebajikan (al-ihsan). Dalam konteks ekonomi, 'adl diwujudkan dalam berbagai instrumen konkret:

Keadilan dalam transaksi (mu'amalah) — larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275), larangan curang dalam takaran dan timbangan (QS. Al-Muthaffifin: 1-3), larangan gharar (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian/spekulasi).

Keadilan dalam pengupahan — hadis Nabi SAW yang memerintahkan memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, menunjukkan urgensi keadilan dalam relasi kerja.

Keadilan dalam distribusi — mekanisme zakat dan larangan penumpukan harta (kanz) sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 34.

Ibnu Taimiyyah dalam Al-Hisbah fi al-Islam menjelaskan konsep al-'adl sebagai keseimbangan (mizan) yang mencegah terjadinya monopoli, penimbunan (ihtikar), dan permainan harga yang merugikan konsumen. Sementara itu, M. Umer Chapra dalam The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah (2008) menegaskan bahwa keadilan sosio-ekonomi (al-'adalah al-ijtima'iyyah) merupakan salah satu tujuan tertinggi dari maqashid syariah dalam bidang ekonomi.

3. Konvergensi Nilai Kemanusiaan dan 'Adl

Kedua konsep ini—kemanusiaan dalam Pancasila dan 'adl dalam Islam—bertemu dalam penekanan yang sama terhadap:

Larangan eksploitasi dalam relasi ekonomi (majikan-buruh, kreditor-debitor, produsen-konsumen);

Kesetaraan di hadapan hukum ekonomi, tanpa membedakan status sosial;

Perlindungan terhadap kelompok rentan (fakir-miskin, anak yatim, pekerja informal) dalam sistem ekonomi.

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

1. Persatuan Indonesia dalam Konteks Ekonomi

Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan bangsa yang majemuk—baik dari segi suku, agama, ras, maupun golongan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, nilai persatuan ini melahirkan semangat solidaritas nasional, di mana kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antargolongan harus diatasi demi keutuhan bangsa. Mubyarto menekankan bahwa nasionalisme ekonomi (economic nationalism) merupakan salah satu ciri pokok Ekonomi Pancasila, yang mendorong prioritas terhadap kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan asing maupun golongan tertentu.

2. Konsep Ukhuwwah Islamiyyah

Dalam Islam, semangat yang sepadan diwujudkan melalui konsep ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan Islam), yang bersumber dari QS. Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan ini, dalam konteks ekonomi, melahirkan berbagai instrumen solidaritas:

Ta'awun (tolong-menolong) — QS. Al-Ma'idah ayat 2 memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Takaful ijtima'i (jaminan sosial bersama) — konsep yang mendasari lembaga-lembaga seperti baitul mal pada masa awal Islam, yang berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial bagi seluruh warga negara, muslim maupun non-muslim (melalui perjanjian dzimmah).

Ukhuwwah yang melampaui batas negara-bangsa — konsep ummah dalam Islam secara konseptual melampaui batas-batas nasional, sehingga solidaritas ekonomi Islam bersifat transnasional, misalnya melalui mekanisme zakat internasional atau bantuan kemanusiaan lintas negara.

Sayyid Qutb dalam Al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam (Keadilan Sosial dalam Islam) menjelaskan bahwa ukhuwwah bukan sekadar solidaritas emosional, melainkan prinsip struktural yang membentuk tanggung jawab ekonomi kolektif umat.

3. Titik Temu dan Perbedaan Cakupan

Perbedaan penting yang perlu dicatat: nilai persatuan dalam Pancasila secara formal berfokus pada cakupan nasional (persatuan Indonesia), sedangkan ukhuwwah islamiyyah secara konseptual bersifat universal (persaudaraan sesama Muslim lintas negara), meskipun terdapat pula konsep ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan sesama manusia) dalam tradisi pemikiran Islam Indonesia, sebagaimana dipopulerkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Titik temunya terletak pada nilai bahwa solidaritas ekonomi tidak boleh berhenti pada kepentingan individu atau kelompok kecil, melainkan harus meluas kepada kolektivitas yang lebih besar—baik dalam bingkai kebangsaan maupun keumatan.

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

1. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini melahirkan konsep demokrasi ekonomi, yakni bahwa kebijakan dan keputusan ekonomi—baik di tingkat mikro (perusahaan, koperasi) maupun makro (kebijakan negara)—harus melibatkan partisipasi rakyat, bukan didikte secara otoriter oleh segelintir elite ekonomi maupun negara.

Mohammad Hatta menjadikan koperasi sebagai wujud paling konkret dari demokrasi ekonomi ini, di mana anggota koperasi memiliki hak suara yang setara ("satu anggota, satu suara") tanpa memandang besar kecilnya modal yang disetorkan—berbeda secara prinsipiil dari perusahaan modal (PT) yang suara ditentukan oleh jumlah saham.

2. Konsep Syura dalam Islam

Dalam Islam, prinsip yang sepadan adalah syura (musyawarah), yang secara eksplisit diperintahkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 (yang bahkan menjadi nama surah tersebut) dan QS. Ali 'Imran ayat 159. Dalam konteks ekonomi, syura diterapkan dalam berbagai bentuk:

Musyawarah dalam akad bisnis — prinsip taradhin (saling ridha) dalam setiap transaksi (QS. An-Nisa: 29) mengandaikan adanya proses negosiasi dan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan sepihak.

Musyawarah dalam pengambilan kebijakan publik — sejarah mencatat praktik syura pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana kebijakan-kebijakan penting, termasuk kebijakan ekonomi dan fiskal (seperti kebijakan Umar bin Khattab terkait tanah taklukan), diputuskan melalui musyawarah dengan para sahabat.

Musyawarah dalam lembaga keuangan syariah kontemporer — prinsip ini diwujudkan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan keputusan bisnis lembaga keuangan syariah sesuai prinsip syariah melalui proses musyawarah kolektif (ijtihad jama'i).

Muhammad Hashim Kamali dalam Freedom, Equality and Justice in Islam (2002) menjelaskan bahwa syura merupakan mekanisme kelembagaan yang mencegah despotisme ekonomi, baik oleh negara maupun oleh pelaku pasar yang dominan, dengan menekankan pentingnya konsensus dan pertimbangan kolektif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingan bersama.

3. Sintesis: Demokrasi Ekonomi Berbasis Musyawarah

Baik kerakyatan dalam Pancasila maupun syura dalam Islam menolak dua ekstrem: otoritarianisme negara yang mengambil seluruh keputusan ekonomi tanpa melibatkan rakyat, dan liberalisme pasar bebas yang menyerahkan keputusan ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa kontrol sosial. Keduanya menempatkan musyawarah—baik dalam bentuk demokrasi ekonomi (Pancasila) maupun syura (Islam)—sebagai mekanisme legitimasi bagi keputusan ekonomi yang mengikat kepentingan bersama.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

1. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima merupakan tujuan puncak (telos) dari keseluruhan sila Pancasila, sebagaimana ditegaskan dalam susunan hierarkis-piramidal Notonagoro. Keadilan sosial dalam konteks ekonomi bermakna pemerataan hasil pembangunan, penghapusan kesenjangan struktural, dan jaminan atas kebutuhan dasar seluruh warga negara, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara.

2. Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Islam: ZISWAF

Islam memiliki seperangkat instrumen distributif yang telah terlembagakan secara sistematis sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan istilah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf):

a. Zakat

Zakat merupakan kewajiban (fardhu 'ain) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta tertentu (nishab) dan jangka waktu tertentu (haul), sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang merinci delapan golongan penerima zakat (ashnaf tsamaniyah): fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yusuf al-Qaradhawi dalam magnum opus-nya Fiqh al-Zakah (1969) menjelaskan zakat sebagai instrumen fiskal yang berfungsi ganda: ibadah spiritual sekaligus kebijakan redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dan terukur secara kuantitatif (umumnya 2,5% dari harta tertentu per tahun).

b. Infaq

Infaq adalah pengeluaran harta secara sukarela di jalan Allah, tanpa batasan nishab maupun kadar tertentu, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat seperti QS. Al-Baqarah ayat 267. Berbeda dari zakat yang wajib, infaq lebih fleksibel dan dapat diberikan kapan saja serta dalam jumlah berapa pun.

c. Shadaqah

Shadaqah memiliki cakupan makna yang lebih luas dari infaq, mencakup segala bentuk kebaikan—material maupun non-material (seperti senyuman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW). Dalam konteks ekonomi, shadaqah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang bersifat sukarela dan fleksibel, melengkapi zakat yang bersifat wajib.

d. Wakaf

Wakaf adalah penahanan harta tertentu (biasanya aset tetap seperti tanah atau bangunan) untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan umum secara berkelanjutan, dengan pokok hartanya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Monzer Kahf dalam berbagai tulisannya tentang Islamic Waqf menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (sustainable development), karena sifatnya yang abadi (perpetuity) dan produktif, sebagaimana dicontohkan oleh wakaf-wakaf produktif pada masa keemasan peradaban Islam (seperti wakaf yang mendanai Universitas Al-Azhar dan berbagai rumah sakit/bimaristan).

3. Relevansi ZISWAF dengan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila

Instrumen ZISWAF ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan cita-cita keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, karena:

Bersifat redistributif — mengalirkan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sejalan dengan semangat pemerataan dalam Ekonomi Pancasila yang ditekankan Mubyarto.

Bersifat kelembagaan — di Indonesia, ZISWAF dikelola melalui lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang secara struktural dapat disinergikan dengan program-program jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan negara (sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945).

Bersifat produktif — terutama wakaf produktif dan zakat produktif, yang tidak sekadar bersifat karitatif (charity-based) tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi (economic empowerment) bagi mustahik, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi kerakyatan dalam Ekonomi Pancasila.

M. A. Mannan dalam Islamic Economics: Theory and Practice (1970) menegaskan bahwa sistem ZISWAF, jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara, berpotensi menjadi solusi struktural bagi problem kemiskinan dan kesenjangan ekonomi—suatu visi yang sejalan dengan tujuan besar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Simpulan Bab

Bab ini menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki kedalaman filosofis yang, ketika ditelaah secara komparatif, sejalan erat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam: tauhid ekonomi menopang sila Ketuhanan; prinsip 'adl memperkuat sila Kemanusiaan; ukhuwwah islamiyyah memperluas makna sila Persatuan; syura menjadi mekanisme konkret bagi sila Kerakyatan; dan instrumen ZISWAF menjadi wahana operasional bagi tercapainya sila Keadilan Sosial. Kerangka maqashid syariah semakin memperkuat argumen bahwa Pancasila, meski bukan produk fikih, memiliki relevansi filosofis yang mendalam dengan tujuan-tujuan syariat Islam, sehingga kedua sistem nilai ini dapat disintesiskan secara produktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berketuhanan.

Daftar Pustaka

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.

Azhary, M. T. (1992). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam. Jakarta: UI Press.

Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Kahf, M. (1978). The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Plainfield: MSA of US and Canada.

Kamali, M. H. (2002). Freedom, Equality and Justice in Islam. Cambridge: Islamic Texts Society.

Manan, M. A. (1970). Islamic Economics: Theory and Practice. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.

Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Magnis-Suseno, F. (1987). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.

Mubyarto. (1981). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES.

Notonagoro. (1975). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Al-Qaradhawi, Y. (1969/2007). Fiqh al-Zakah: A Comparative Study (terj.). Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

Qutb, S. (1949/1995). Al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam (Keadilan Sosial dalam Islam), terj. Afif Mohamad. Bandung: Pustaka.

Swasono, S.-E. (2005). Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: UI Press.

Al-Syathibi, I. (t.t.). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Catatan: Materi ini disusun sebagai bahan ajar/kajian akademik. Untuk keperluan penulisan skripsi, tesis, atau karya ilmiah formal, disarankan menelusuri kembali sumber-sumber primer di atas (edisi dan penerbit dapat bervariasi tergantung cetakan) serta melengkapinya dengan sumber jurnal terbaru sesuai gaya sitasi yang digunakan (APA, Chicago, atau lainnya) di institusi Anda.

Cari Blog Ini

Pancasila Ekonomi

BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 11 SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

BAB 1 HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM