Pancasila Ekonomi

 BAB 16 MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF Pengantar Sebagai bab penutup, bagian ini merangkum dan memproyeksikan seluruh gagasan yang telah dibangun dalam bab-bab sebelumnya ke dalam satu visi besar: mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara substantif juga sejalan dengan konsep falah dalam ajaran Islam. Bab ini membahas konvergensi tujuan akhir antara kedua kerangka nilai tersebut, memaparkan visi peradaban Indonesia melalui konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, merumuskan peta jalan (roadmap) transformasi sistem ekonomi integratif dalam berbagai horizon waktu, menegaskan peran multipihak dalam mewujudkan transformasi tersebut, serta memproyeksikan arsitektur ekonomi integratif Indonesia menuju visi Indonesia 2045 sebagai negara maju yang berkeadaban. A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir 1. Konsep Falah dalam Ekonomi Islam Falah secara baha...

 BAB 15 PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER Pengantar Sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam, sekuat apa pun landasan konstitusional dan kelembagaannya, tidak akan berkelanjutan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki karakter dan cara pandang yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang dicita-citakan. Pendidikan ekonomi memegang peran sentral dalam membentuk generasi yang tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga berakhlak mulia dan berjiwa kebangsaan. Bab ini membahas krisis moral yang mengiringi ekonomi modern, pentingnya pendidikan ekonomi berkarakter, tantangan kurikulum di perguruan tinggi, peran lembaga pendidikan Islam dan nasional, serta posisi generasi muda sebagai agen transformasi menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam 1. Diagnosis Krisis Moral dalam Ekonomi Modern Perkembangan ekonomi global yang pesat...

 BAB 14 KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI Pengantar Sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam tidak dapat berdiri hanya sebagai wacana normatif belaka, melainkan harus memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang kokoh agar dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Bab ini mengkaji bagaimana kerangka konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam; bagaimana perkembangan regulasi ekonomi syariah nasional; peran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat; kebijakan pengembangan industri halal; serta agenda reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi integratif secara menyeluruh. A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional 1. Substansi Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional sistem perekonomian Indonesia, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas...

 BAB 13 MODEL-MODEL EKONOMI ALTERNATIF DAN RELEVANSINYA Pengantar Pembangunan sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam tidak dapat dilakukan secara tertutup tanpa memperhatikan pengalaman dan pemikiran ekonomi dari berbagai belahan dunia. Berbagai model ekonomi alternatif yang telah berkembang di luar arus utama kapitalisme liberal maupun sosialisme sentralistik menawarkan pelajaran berharga bagi upaya membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Bab ini mengkaji sejumlah model ekonomi alternatif—mulai dari ekonomi sosial pasar Jerman, ekonomi kesejahteraan Skandinavia, teori dependensia Amerika Latin, hingga gerakan Islamic Social Finance global—serta menganalisis relevansi dan kompatibilitasnya dengan sistem ekonomi integratif Pancasila-Islam, sekaligus memetakan peluang Indonesia untuk mengambil peran sentral dalam ekonomi syariah dunia. A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif 1. Latar Belakang dan Prinsip Dasar Ekonom...